JAKARTA - Pekerjaan teknis berupa pengujian kepadatan tanah menjadi salah satu tahapan yang tengah dijalankan dalam proyek penataan kawasan pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah di Kabupaten Nabire.
Pengujian sand cone merupakan bagian dari rangkaian pekerjaan penataan kawasan yang saat ini mencapai progres 25,34 persen. Selain pengujian tersebut, pekerjaan lain yang berjalan meliputi penimbunan saluran eksisting, pengecoran box culvert, serta pembangunan pondasi dan struktur Pos Pemadam Kebakaran.
Penataan kawasan ini secara keseluruhan mencakup pembangunan gerbang kawasan, Gerbang Hiu Paus, Taman Kota Cenderawasih, ruang terbuka hijau, alun-alun, prasarana pendukung right of way (ROW), gedung pendukung, fasilitas pemadam kebakaran, hingga plambing dan elektrikal. Pekerjaan dimulai Desember 2025 dan ditargetkan tuntas Desember 2026.
"Pembangunan DOB perlu didukung dengan infrastruktur yang memadai. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah penting agar pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan dan mendukung pelayanan kepada masyarakat," kata Menteri PU Dody.
Sementara itu, pembangunan gedung utama yakni Gedung Kantor Gubernur, DPRD, dan Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah yang digarap Direktorat Jenderal Cipta Karya sudah mencapai progres 36,90 persen per 9 Agustus 2026. Pekerjaan ini dimulai 20 Oktober 2025 oleh kontraktor pelaksana PT Pembangunan Perumahan–PT Abdi Bumi Cendrawasih (KSO) dengan nilai kontrak Rp355,36 miliar dari APBN, dan ditargetkan rampung Desember 2026.
Lokasi kawasan ini berjarak sekitar 15,5 kilometer dari Bandar Udara Douw Aturure dengan waktu tempuh sekitar 30 menit, serta sekitar 28,5 kilometer dari pusat Kabupaten Nabire dengan waktu tempuh sekitar 60 menit menggunakan kendaraan roda empat.
Ketelitian dalam setiap tahapan teknis seperti pengujian sand cone ini penting untuk memastikan kualitas infrastruktur yang akan menopang kesiapan kelembagaan Provinsi Papua Tengah sebagai daerah otonom baru.
Seluruh rangkaian pekerjaan ini sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pemerataan pembangunan dan penguatan wilayah Papua, serta menjadi bagian dari semangat PU 608 Kementerian PU dalam menghadirkan pembangunan infrastruktur bermanfaat bagi masyarakat Papua.