NUSA TENGGARA BARAT — Badan Pangan Nasional resmi memberlakukan penyesuaian Harga Eceran Tertinggi beras medium dan premium mulai Kamis, 1 Oktober 2026, sebagai respons atas kenaikan biaya produksi petani dan fluktuasi harga gabah. Kebijakan ini berjalan bersamaan dengan percepatan penyaluran beras Program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan ke pasar tradisional dan ritel modern. Perum Bulog memastikan cadangan beras pemerintah berada di atas dua juta ton, cukup menopang kebutuhan nasional hingga akhir tahun.
Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyebut penyesuaian batas harga beras diselaraskan dengan struktur biaya produksi terkini. Keputusan diambil setelah mempertimbangkan kenaikan biaya produksi petani, fluktuasi harga gabah di tingkat penggilingan, serta dinamika iklim pancaroba yang memengaruhi volume panen lokal.
Pemerintah menargetkan intervensi pasar ini mencegah lonjakan harga yang membebani daya beli masyarakat, tanpa mengorbankan pendapatan petani. Penyesuaian HET berlaku untuk beras medium dan premium di seluruh rantai distribusi.
Tekanan biaya produksi jadi pertimbangan utama. Harga pupuk dan ongkos logistik yang naik membuat petani dan penggilingan skala kecil menghadapi margin makin tipis. Fluktuasi harga gabah di tingkat penggilingan juga membuat harga eceran berisiko tidak konsisten antara daerah produsen dan konsumen.
Faktor cuaca memperkuat urgensi kebijakan. Musim pancaroba memengaruhi volume panen lokal, sehingga pasokan ke pasar berpotensi terganggu. Pemerintah memilih menyesuaikan batas harga ketimbang membiarkan pasar menentukan sendiri, dengan risiko lonjakan yang sulit dikendalikan.
"Penyesuaian HET beras ini merupakan langkah berimbang yang kita ambil untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen sekaligus menjamin fleksibilitas harga gabah di tingkat petani tetap wajar," ujar Arief Prasetyo Adi.
Bapanas menggandeng Satuan Tugas Pangan untuk mengawal penjualan beras di lapangan. Fokus pengawasan adalah memastikan beras SPHP maupun beras komersial tidak dijual melebihi batas HET yang ditetapkan. Praktik penimbunan menjadi sasaran utama pengawasan.
"Kami memastikan seluruh jajaran SATGAS Pangan dan BAPANAS turun langsung mengawal agar penjualan beras SPHP maupun komersial di pasaran tidak melebihi batas HET yang ditetapkan," tegas Arief.
Penyaluran beras SPHP dipercepat ke pasar tradisional dan jejaring ritel modern di seluruh Indonesia. Program ini menyasar rumah tangga berpenghasilan rendah yang paling sensitif terhadap pergerakan harga beras.
Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi memastikan ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah dalam kondisi aman hingga akhir tahun. Stok yang dikelola Bulog saat ini berada di atas dua juta ton.
"Stok cadangan beras pemerintah yang dikelola oleh BULOG saat ini berada di atas angka dua juta ton, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan kecukupan pasokan pangan," ujar Bayu Krisnamurthi.
Bulog akan terus menggenjot penyerapan beras hasil panen petani dalam negeri, terutama dari daerah sentra produksi. Langkah ini bertujuan memperkuat stok nasional secara berkelanjutan sekaligus menyerap hasil panen petani pada musim panen berikutnya.
"BULOG akan terus mengoptimalkan penyerapan beras lokal dari para petani di daerah sentra produksi guna memastikan pasokan CBP tetap kokoh," ujar Bayu.
Ketua Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia, Busteri, menilai penyesuaian HET cukup realistis merespons tekanan biaya logistik dan pupuk. Menurutnya, kebijakan ini memberi ruang napas bagi penggilingan beras skala kecil dan menengah untuk tetap berproduksi.
"Penyesuaian harga eceran tertinggi memberikan ruang napas yang memadai bagi para pelaku usaha penggilingan beras skala kecil dan menengah untuk tetap berproduksi secara berkesinambungan," ujar Busteri.
Busteri mengingatkan keberhasilan kebijakan ini bergantung pada konsistensi pemerintah menjamin pupuk bersubsidi dan infrastruktur irigasi. Tanpa kepastian sarana produksi, produktivitas panen petani berisiko melorot dan target menekan inflasi pangan bisa meleset.
"Keberhasilan kebijakan HET beras dalam menekan inflasi pangan harus dibarengi dengan kepastian bantuan sarana produksi pertanian agar produktivitas panen petani tidak melorot," tegasnya.
Bagi konsumen, penyesuaian HET dan penguatan stok Bulog menjadi sinyal bahwa harga beras dijaga dalam batas wajar hingga akhir tahun. Bagi petani dan penggilingan, kebijakan ini menentukan apakah margin usaha tetap layak di tengah biaya produksi yang belum menunjukkan tanda penurunan.