DOMPU — Pelaksana tugas Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Dompu, Abdul Suhud, mengakui perubahan desil kesejahteraan terjadi di wilayahnya. Warga yang masih tergolong miskin justru tercatat sebagai kelompok sejahtera sehingga tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan.
Data desil diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) dengan mengacu pada indikator kesejahteraan, termasuk kondisi pendapatan. Temuan di lapangan menunjukkan sejumlah data perlu dikoreksi karena tidak mencerminkan kondisi ekonomi warga yang sebenarnya.
Salah satu pemicu kenaikan desil adalah kartu keluarga atau NIK warga yang dipinjam untuk keperluan administrasi pemasangan meteran listrik berdaya tinggi. Meteran itu bukan milik warga bersangkutan, melainkan milik tetangga atau pihak lain.
"Kalau meteran listrik dengan voltase 220 sudah kategori warga sejahtera yang tidak layak menerima bantuan. Padahal, meteran listrik itu milik tetangganya dan hanya dipinjam KK-nya," jelas Abdul Suhud.
Perubahan status kesejahteraan juga ditemukan pada keluarga yang anggotanya terindikasi terlibat judi online. Penggunaan KK dan NIK untuk aktivitas tersebut berdampak pada status penerima bantuan ketika terdeteksi dalam sistem.
Berdasarkan mekanisme yang berlaku, data warga yang terdeteksi terlibat judi online dapat disampaikan kepada Kementerian Sosial untuk ditindaklanjuti. Dampaknya, status penerima bantuan yang bersangkutan bisa dibekukan.
Sebagian besar warga tidak mengetahui perubahan status desil tersebut. Mereka baru menyadarinya ketika hendak mencairkan bantuan, tetapi namanya tidak lagi tercantum sebagai penerima.
Kementerian Sosial telah menyediakan portal sanggah yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mengajukan keberatan atas data kesejahteraan yang dinilai tidak sesuai. Pengajuan sanggahan dapat dilakukan secara mandiri maupun melalui pemerintah desa atau kelurahan dan Dinas Sosial Kabupaten Dompu.
"Sejauh ini kita tetap melayani warga yang memberikan sanggahan. Tapi soal jumlah, berapa yang mengalami perubahan desil, kita tidak memiliki datanya," terang Abdul Suhud.
Dinas Sosial mengimbau masyarakat lebih berhati-hati dalam meminjamkan dokumen kependudukan kepada orang lain. Warga juga diminta segera memeriksa status desil dan mengajukan sanggahan apabila data kesejahteraannya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Perubahan status desil tidak hanya berpengaruh terhadap akses bantuan sosial. Kepesertaan program jaminan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan juga berpotensi terdampak.