SUMBawa BESAR — Kelangkaan LPG 3 kilogram dan BBM di Kabupaten Sumbawa tidak hanya memicu lonjakan harga, tetapi juga menghambat produktivitas pertanian di tengah musim kemarau. Wakil Ketua I DPRD Sumbawa, H. M. Berlian Rayes, mengatakan banyak petani kini mengandalkan pompa air untuk mengairi sawah, sementara pasokan BBM justru sulit didapat.
“Sekarang petani menggunakan BBM untuk mengoperasikan pompa karena debit air mulai berkurang. Bahkan pengecer juga mengalami kesulitan mendapatkan BBM. Padahal, pengecer membantu masyarakat yang tidak mudah menjangkau SPBU,” ujar Berlian kepada NTBSatu, Selasa (11/8/2026).
Jatah 520 Tabung untuk Satu Kecamatan di Wilayah 3T
Anggota Komisi II DPRD Sumbawa, M. Zain, menyoroti timpangnya pola distribusi gas melon antara wilayah perkotaan dan daerah tertinggal. Di Kecamatan Empang, yang termasuk kategori 3T, pasokan LPG 3 kilogram hanya datang sekali dalam sebulan dengan kuota sekitar 520 tabung untuk seluruh warga.
“Di wilayah 3T, distribusi hanya sekali dalam sebulan. Kuotanya juga jauh berkurang dari kebutuhan. Kondisi itu yang membuat masyarakat mengalami kelangkaan dan akhirnya menghadapi harga yang mahal,” kata Zain.
Harga LPG 3 Kg Tembus Rp 60 Ribu di Tingkat Pengecer
Keterbatasan pasokan dari pangkalan memaksa warga membeli gas elpiji dari pengecer yang datang dari luar daerah. Akibatnya, harga eceran tertinggi (HET) yang seharusnya berlaku diabaikan dan warga harus membayar lebih mahal.
“Dalam setiap titik reses kami, masyarakat selalu menyampaikan kelangkaan dan kemahalan. Karena itu, kami meminta pola distribusinya dievaluasi dan dibenahi. Kalau distribusinya merata, kebutuhan masyarakat sebenarnya bisa tercukupi,” ujarnya.
Zain menyebut harga LPG 3 kilogram di sejumlah wilayah Sumbawa mencapai Rp 50 ribu hingga Rp 60 ribu per tabung, jauh di atas HET yang ditetapkan pemerintah. Kondisi ini dinilai memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah yang sangat bergantung pada gas subsidi untuk kebutuhan harian.
Agen Diminta Awasi Pangkalan agar Tak Jual ke Luar Wilayah
Berlian Rayes menegaskan DPRD akan segera berkomunikasi dengan Pertamina untuk membahas kendala distribusi BBM dan LPG. Dewan juga meminta agen bertanggung jawab penuh mengontrol seluruh pangkalan di wilayah kerjanya.
“Kami ikut prihatin atas kondisi masyarakat berkaitan dengan kelangkaan LPG dan BBM. Kami berharap Pertamina dan agen segera menangani persoalan ini. Agen juga harus mengontrol seluruh pangkalan agar tidak menjual barang subsidi di atas harga eceran tertinggi,” tegas Berlian.
Selain soal harga, DPRD mendesak agen mencegah pangkalan menjual LPG subsidi ke luar wilayah kerja. Praktik tersebut dinilai mengurangi jatah pasokan untuk masyarakat setempat dan memperparah kelangkaan di daerah 3T.
Satgas Kecamatan Diminta Aktif Awasi Titik Distribusi
Ke depan, Berlian meminta pemerintah daerah dan Pertamina memperkuat fungsi pengawasan di setiap titik distribusi, mulai dari terminal, agen, hingga pangkalan. Ia juga mendorong satuan tugas (satgas) di setiap kecamatan menjalankan pengawasan secara maksimal agar persoalan ini tidak terus berulang.
“Yang kami harapkan ke depan, pemerintah dan Pertamina mengevaluasi serta membenahi pola distribusi. Pengawasan di terminal, agen, dan setiap titik distribusi harus berjalan maksimal,” pungkasnya.
